 |
| John Anari, (Ketua WPLO), Di Ruang PBB, New York |
Perjalanan perjuangan pembebasan Bangsa Papua Barat
memakan waktu hampir 50 tahun, tetapi tidak pernah ada harapan yang
menggembirakan karena badan international PBB tidak pernah dilibatkan dalam
proses ini. Selain itu, indonesia telah berhasil memutar-balikan fakta sejarah
aneksasi Papua dalam NKRI melalui dokumen mereka yang kini dipakai perwakilan
RI di PBB serta kedutaan-kedutaan RI di seluruh dunia.
Dokumen mereka yang
berjudul Restoration of Irian Jaya Into Republic of Indonesia adalah
dokumen fiktif sejarah Papua yang dikaitkan dengan kerjaan majapahit dan sultan
tidore serta penipuan sejarah tentang pelaksanaan PEPERA (penentuan pendapat
rakyat) tahun 1969. Dokumen ini tidak ada bukti foto yang akurat sehingga WPLO
harus kerja keras menyusun dokumen lengkap disertai bukti-bukti jelas supaya
dapat diakui dunia international.
Pengejutan pertama dimulai
ketika Sekjend PBB Banki-Moon pada bulan agustus 2011 mengeluarkan statement di
Auckland, Selandia Baru pada pertemuan Negara-negara Pacific Island Forum bahwa
persoalan Papua Barat akan dibuka kembali di komisi dekolonisasi dan disitu
kita lihat, apakah Papua ini merupakan daerah yang belum berpemerintahan
sendiri (non self government territory) atau merupakan negara merdeka berdaulat
(independent state).
Akhirnya mulai beraksi para pejuang di tanah Papua
untuk menyatakan pada publik supaya Sekjend PBB harus segera realisasi
kata-katanya serta dengan aksi-aksi ini membuat jatuh korban lagi di kalangan
masyarakat sipil Papua Barat tetapi pelakunya pun tidak pernah diproses sesuai
hukum ygan berlaku di NKRI, walau telah melanggar hak asasi manusia.
Melalui aksi brutal organ-organ ini sangat
menguntungkan perjuangan Papua dimata international tetapi menimbulkan kerugian
juga bagi keluarga mereka yang ditinggalkan. Sudah pasti banyak orang akan
muncul pertanyaan, mengapa orang nomor satu PBB bisa mengeluarkan statement
(pernyataan) seperti itu? Jawabannya sudah tentu bahwa pasti ada aktivis Papua
atau organisasi tertentulah yang membawa dokumen itu ke PBB sehingga beliau
bisa berkata demikian. Siapakah mereka yang berhasil membongkar
kegagalan dekolonisasi Papua Barat di PBB ?
Jawabannya kita bisa lihat langsung
pada publikasi dokumen PBB pada link PBB dibawah ini:
Link di atas membuktikan bahwa perjuangan tanpa
data dan fakta adalah perjuangan sia-sia karena ini adalah alat bukti untuk
meyakinkan dunia untuk mempercayai apa yang kita tuntut sehingga mereka bisa
membantu kami mengatasi konflik di atas Tanah Papua yang sudah terjadi selama
50 tahun ini. Sejarah jalannya dokumen itu cukup panjang, mulai dari pengumpulan
data-data sejak tahun 1998 hingga penyusunannya menjadi sebuah dokumen lengkap.
Dokumen itu disusun dari tahun 2008 hingga tahun
2011 kemudian dimasukan oleh dua orang diplomat West Papua Liberation Organization
(WPLO) pada acara khusus pertemuan dengan pelapor khusus PBB untuk masyarakat
pribumi Prof.Jamez Anaya di markas besar PBB, New York - Amerika Serikat pada
sidang ke-10, forum permanent PBB untuk masyarakat pribumi (United Nations
Permanent Forum on Indigenous Issues) tanggal 20 mei 2011.
Kedua diplomat WPLO BK & AT dijanjikan bahwa
they will follow up this document to UN Secretary General of UN (mereka akan menindak-lanjuti
dokumenini ke Sekretaris Jenderal PBB). Maka lahirlah statement Sekretaris Jenderal
Perserikatan Bangsa-Bangsa di Forum Kepulauan Pasifik (Pacific Island Forum)
pada bulan agustus 2011.
Perjalanan berikutnya yaitu, 3 diplomat Papua
(BK, OM, & CJ) lagi dikirim untuk mengikuti Sidang Forum Permanent PBB
untuk masyarakat pribumi (United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues)
ke-11, pada tanggal 18 mei2012 di markas PBB. WPLO diundang khusus lagi untuk
bertemu kembali dengan pelapor khusus PBB Prof. James Anaya, satu diplomat BK
bertemu khusus dengan Sekjen PBB Banki-Moon dan beliau (Banki-Moon) mengatakan
bahwa ia sudah tahu persoalan West Papua dan akan ditindak lanjuti. Sedangkan
dua diplomat OM dan CJ bertemu Prof. James Anaya untuk menyampaikan statemen
WPLO.
http://oppb.webs.com/apps/blog/entries/show/15348239-grail-knight-foundation-s-united-nations-report-on-the-state-of-worldindigenous-people-and-conditions-of-west-papu
Hasil terakhir yang didapatkan dari perjalanan
panjang perjuangan WPLO di PBB yaitu PBB telah mengeluarkan rekomendasi yang
isinya seperti di bawah ini:
“The permanent forum appoints Valmaine Toki, a
member of the forum, to undertake a study on decolonization of the pacific
region, to be submitted to the forum at its twelfth session”. “ Forum permenent
menunjuk valmaine toki,seorang anggota forum, untuk mempelajari dekolonisasi
wilayah pasifik, untukdimasukan pada forum di sidang ke-12”.
http://www.un.org/docs/journal/asp/ws.asp?m=e%2fc.19%2f2012%2f13
Dalam sidang forum permanent PBB (United Nations
Permanent Forum on Indigenous Issues) ke-8 tahun 2008, PBB telah mengeluarkan
rekomendasi untuk proses dekolonisasi sisah wilayah-wilayah yang belum
berpemerintahan sendiri di pasifik untuk lima wilayah yaitu New Caledonia, Pitcairn,
Tokelau, Guam, dan Samoa Barat untuk dipersiapkan merdeka pada tahun2014.
Sedangkan rekomendasi pada sidang ke-12 yaitu PBB
mengutus Valmaine Toki untuk mempelajari Dekolonisasi Wilayah Pacific. Pernyataan rekomendasi ke-2 kalinya untuk wilayah
pacific ini sebenarnya ditujukan untuk wilayah mana sebenarnya ?
Bila kita lihat pada daftar dekolonisasi lama
pada link PBB di bawah ini, maka Papua Barat (Netherlands New Guinea) termasuk
salah satu wilayah dekolonisasiyang seharusnya dipersiapkan penjajahnya untuk
merdeka tetapi akhirnya dihapuskan begitu saja oleh PBB pada tahun 2009 ketika
ketua komisi dekolonisasi dipegang oleh orang indonesia yaitu Marty Natalegawa
yang sekarang menjabat sebagai menteri luar negeri indonesia.
Permainan indonesia di PBB cukup berhasil
sehingga bisa bersama-sama penjajah lainnya menghapuskan status dekolonisasi
wilayah jajahan mereka sehingga daftar dekolonisasi yang dulunya berjumlah
banyak berkurang menjadi 16 wilayah saja yang kini telah direkomendasi Forum
Permanent PBB untuk masyarakat pribumi untuk mendapatkan kemerdekaannya pada
tahun 2014 lalu.
Berikut daftar dekolonisasi baru yang dirubah sejak
tahun 2010 oleh ketua komisi dekolonisasi asal indonesia Dr. Marty Natalegawa.
Kesimpulan kami dari WPLO, maka rekomendasi Forum
Permanent PBB pada sidangke-8 dan ke-11 berbeda karena Wilayah Pasifik yang
berjumlah 5 wilayah akan siap dimemerdekakan pada tahun 2014, sedangkan
rekomendasi sidang ke-11ditujukan kembali untuk Wilayah Pasifik yang mana ? Apakah
untuk Hawaii, West Papua, atau yang mana ?
Maka kita tunggu saja, semoga janji Pelapor
Khusus PBB Prof. James Anaya dan Sekjen PBB Banki-Moon bisa ditepati agar tidak
mengecewakan rakyat Papua Barat.
Oleh : @Hakcipta John Anari (Ketua Umum WPLO)
Perjalanan perjuangan
pembebasan bangsa Papua memakan waktu hampir 50 tahun tetapi tidak
pernah ada harapan yang menggembirakan karena badan international PBB
tidak pernah dilibatkan dalam proses ini.
Kejutan pertama dimulai ketika Sekjen PBB Banki-Moon pada Agustus 2011
mengeluarkan statement di Auckland, Selandia baru pada pertemuan
negara-negara pasifik di Pacific Island Forum (PIF) bahwa persoalan
Papua akan dibuka kembali di Komisi Dekolonisasi dan di situ kita lihat
apakah Papua ini merupakan daerah yang belum berpemerintahan sendiri
(non self government territory) atau merupakan negara merdeka berdaulat
(independent state). Akhirnya mulai beraksi para pejuang di Tanah Papua
untuk menyatakan pada publik supaya Sekjen PBB harus segera realisasi
kata-katanya serta dengan aksi-aksi ini membuat jatuh korban lagi di
kalangan masyarakat sipil Papua tetapi pelakunya pun tidak pernah
diproses sesuai hukum yang berlaku di NKRI walau telah melanggar hak
asasi manusia.
Melalui aksi brutal organ-organ ini sangat menguntungkan perjuangan
Papua di mata international tetapi menimbulkan kerugian juga bagi
keluarga mereka yang ditinggalkan. Sudah pasti banyak orang akan
bertanyaan, mengapa orang nomor satu PBB bisa mengeluarkan statement
seperti itu? Jawabannya sudah tentu bahwa pasti ada aktivis Papua atau
organisasi Papua tertentu yang membawa dokumen itu ke PBB sehingga
beliau bisa berkata demikian.
Siapakah mereka yang berhasil membongkar kegagalan dekolonisasi Papua di
PBB? jawabannya kita bisa lihat langsung pada publikasi dokumen pada
link PBB di bawah ini:
http://esango.un.org/civilsociety/documents/602061/4810705.pdf
Link di atas membuktikan bahwa perjuangan tanpa data dan fakta adalah
perjuangan sia-sia karena ini adalah alat bukti untuk meyakinkan dunia
untuk mempercayai apa yang kita tuntut sehingga mereka bisa membantu
kami mengatasi konflik di atas Tanah Papua yang sudah terjadi selama 50
tahun ini.
Sejarah jalannya dokumen itu cukup panjang, mulai dari pengumpulan
data-data sejak 1998 hingga penyusunannya menjadi sebuah dokumen
lengkap. Dokumen itu disusun sejak 2008 hingga 2011 kemudian dimasukan
oleh dua orang diplomat West Papua Liberation Organization (WPLO) pada
acara khusus pertemuan dengan pelapor khusus PBB untuk Masyarakat
Pribumi Prof. Jamez Anaya di Markas PBB, New York – Amerika Serikat pada
sidang ke-10 Forum Permanen PBB untuk Masyarakat Pribumi (United
Nations Permanent Forum on Indigenous Issues) mei 2011.
Kedua diplomat WPLO yaitu BK dan AT dijanjikan bahwa they will follow up
this document to UN Secretary General of UN (mereka akan
menindak-lanjuti dokumen ini ke Sekjen PBB). Maka lahirlah statement
Sekjen PBB di PIF pada agustus 2011.
Perjalanan berikutnya yaitu, tiga diplomat Papua yaitu BK, OM dan CJ)
dikirim untuk mengikuti sidang United Nations Permanent Forum on
Indigenous Issues ke-11 pada 18 mei 2012 di markas PBB. WPLO diundang
khusus lagi untuk bertemu kembali dengan pelapor khusus PBB Prof. James
Anaya, satu diplomat BK bertemu khusus dengan Sekjen PBB Banki-Moon dan
beliau mengatakan bahwa dirinya sudah tahu persoalan Papua dan akan
ditindaklanjuti. Sedangkan dua diplomat yaitu OM dan CJ bertemu Prof.
James Anaya untuk menyampaikan statement WPLO.
Statement WPLO dapat diakses pada link di bawah ini:
KLIK DISINI
Hasil terakhir yang didapatkan dari perjalanan panjang perjuangan WPLO
di PBB yaitu PBB telah mengeluarkan rekomendasi yang isinya seperti di
bawah ini: The Permanent Forum appoints Valmaine Toki, a member of the
Forum, to undertake a study on decolonization of the Pacific region, to
be submitted to the Forum at its twelfth session.
Forum Permenen menunjuk Valmaine Toki, seorang anggota forum, untuk
mempelajari dekolonisasi wilayah pasifik untuk dimasukan pada Forum di
Sidang Ke-12. Rekomendasi lengkap bisa download pada link PBB di bawah
ini:
KLIK DISINI
Dalam sidang United Nations Permanent Forum On Indigenous Issues ke-8
pada 2008, PBB telah mengeluarkan rekomendasi untuk proses dekolonisasi
sisa wilayah-wilayah yang belum berpemerintahan sendiri di pasifik untuk
lima wilayah yaitu New Caledonia, Pitcairn, Tokelau, Guam dan Samoa
Barat untuk dipersiapkan merdeka pada 2014.
Sedangkan rekomendasi pada sidang ke-12 yaitu PBB mengutus Valmaine Toki
untuk mempelajari dekolonisasi wilayah pacific. Pernyataan rekomendasi
ke-2 kalinya untuk wilayah pacific ini sebenarnya ditujukan untuk
wilayah mana sebenarnya ? Bila kita lihat pada daftar dekolonisasi lama
pada link PBB di bawah ini, maka Papua (Netherlands New Guinea) termasuk
salah satu wilayah dekolonisasi yang seharusnya dipersiapkan
penjajahnya untuk merdeka tetapi akhirnya dihapuskan begitu saja oleh
PBB pada 2009 ketika Ketua Komisi Dekolonisasi dipegang oleh orang
Indonesia yaitu Marty Natalegawa yang sekarang menjabat sebagai menteri
luar negeri Indonesia.
http://www.un.org/en/decolonization/nonselfgov.shtml
Permainan indonesia di PBB cukup berhasil sehingga bisa bersama-sama
penjajah lainnya menghapuskan status dekolonisasi wilayah jajahan mereka
sehingga daftar dekolonisasi yang dulunya berjumlah banyak berkurang
menjadi 16 wilayah saja yang kini telah direkomendasi forum permanent
PBB untuk masyarakat pribumi untuk mendapatkan kemerdekaannya pada 2014
nanti.
Berikut daftar dekolonisasi baru yang dirubah sejak tahun 2010 oleh
Ketua Komisi Dekolonisasi asal Indonesia Dr. Marty Natalegawa.
http://www.un.org/en/decolonization/nonselfgovterritories.shtml
Kesimpulan kami dari WPLO, maka rekomendasi forum permanent PBB pada
sidang ke-8 dan ke-11 berbeda karena wilayah pasifik yang berjumlah lima
wilayah akan siap dimerdekakan pada 2014 sedangkan rekomendasi sidang
ke-11 ditujukan kembali untuk wilayah pasifik yang mana? Apakah untuk
Hawaii, West Papua atau yang mana? Kita tunggu saja, semoga janji
pelapor khusus PBB Prof. James Anaya dan sekjen PBB Banki-Moon bisa
ditepati agar tidak mengecewakan rakyat Papua.
* Executive Chairman of WPLO
www.oppb.orgwww.oppb.webs.comwww.westpapua.webs.com. Tulisan ini ditulis
pada 2012
Sumber: http://www.tabloid-wani.com/2016/05/perjalanan-panjang-west-papua-liberation-organization-menju-pbb-bagian1.html
Sumber: http://www.tabloid-wani.com/2016/05/perjalanan-panjang-west-papua-liberation-organization-menju-pbb-bagian1.html
